RCN.com (Pekanbaru) - Presiden Hipemarohi Pekanbaru dan Sekretaris Jenderal Gerakan Milenial Rokan Hilir Bangkit (GMRB) angkat bicara menyikapi adanya pemberitaan yang mencatut nama Bupati Rokan Hilir terkait perihal dugaan tambang illegal. Tidak hanya nama Bupati, dalam pemberitaan tersebut Juga menyebutkan PT. PHR. (Minggu, 9/1/2022)
Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal Gerakan Milenial Rokan Hilir Bangkit mengungkapkan, pengawasan terkait perusahaan-perusahaan tanpa izin yang beraktivitas di Rokan Hilir tidak hanya menjadi perhatian pribadi dan sekelompok orang akan tetapi menjadi perhatian seluruh elemen seperti ormas, LSM dan Media sebagai kontrol sosial.
"Jika terkait tambang ini tidak memiliki izin, yang harus dipertanyakan itu ialah perusahaannya, bukan sentimen terhadap Bupati. Kejar perusahaan itu, laporkan perusahaan itu". Jelas Ahmad Oki.
Hal senada juga disampaikan Presiden Mahasiswa Hipemarohi Pekanbaru, ia mengatakan tugas mengawasi aktivitas perusahaan yang diduga illegal di Wilayah Rokan Hilir tidak hanya tugas LPPHI. Akan tetapi Hipemarohi Pekanbaru juga ikut berang apabila Perusahaan-perusahaan semena-mena masuk di Wilayah Rokan Hilir tanpa izin.
"Terkait mengawasi perusahaan illegal di Rohil tidak hanya menjadi tanggung jawab LPPHI. Kami Hipemarohi Pekanbaru juga aktif akan hal itu. Jika perlu kami demo itu perusahaan. Sebab masuk dalam wilayah Rokan Hilir tanpa izin. Dalam hal ini mencatut nama Bupati Rokan Hilir, kami menilai konyol". Jelas Syaiful Anwar.
Syaiful Anwar juga menambahkan, terkait pemberitaan tersebut Hipemarohi Pekanbaru dibuat bingung sulit membedakan antara mengkritisi dan mencari kesalahan. Dalam pemberitaan tersebut hal ini diduga lebih mengedepankan sentimen dan mencari kesalahan Bupati tanpa ada solusi yang ditawarkan.
"Kami dibuat bingung dengan pemberitaan tersebut. Sulit membedakan apakah mengkritisi atau mencari kesalahan?. Dan melihat tidak adanya solusi yang di berikan". Pungkas Syaiful Anwar.
(Oky)