Rcn.com (Rohil) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, mengeluhkan tentang adanya efisiensi yang diduga menjadi penyebab utama terhadap kemajuan daerah terkait pembangunan.

Dalam persoalan itu, beberapa OPD sempat mengeluh tentang adanya indikasi pengurangan anggaran secara keseluruhan.Menanggapi persoalan tersebut, publik telah mengkonfirmasi terhadap pihak DPRD Rokan Hilir terkait persoalan serupa.

Dalam keterangannya, wakil ketua DPRD Rokan Hilir Maston Saragih menjelaskan bahwa, efisiensi yang terjadi di Pemkab Rokan Hilir tidaklah seperti pemikiran masyarakat yang mengasumsikan semua kegiatan akan ditiadakan, fisik maupun non fisik.

"Berkaitan dengan efisiensi adalah bukan tidak melakukan sama sekali kegiatan infrastruktur atau pembangunan fisik, melainkan hanya akan terjadi pemangkasan anggaran pada kegiatan non fisik seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) yang dikurangi sebesar 50% ” Ucap wakil Ketua DPRD Pada Senin siang 23 Juni 2025 saat acara di Ruang Sidang Gedung DPRD Kabupaten Rokan hilir.

Lanjut Maston Saragih menuturkan, terjadinya efisiensi berdasarkan peraturan presiden RI di tahun 2025.

"Efisiensi tidak mengurangi anggaran Pemerintah Daerah melainkan hanya mengalami pergeseran semata, seperti dana SPPD yang telah terpangkas sebanyak 50% akan dialihkan ke pembangunan fisik ataupun ke bidang kesehatan, jadi jelas berdasarkan peraturan presiden RI pada tahun 2025 bahwa efisiensi tidak menghambat pembangunan fisik", tuturnya.

Maston mengingatkan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Daerah Rokan Hilir sudah beberapa kali membahas efisiensi anggaran.

"Terkait dengan efisiensi, kita masih mengadakan rapat bersama Pemerintah Daerah tepatnya pada hari ini Senin  23/06/2025, rapat efisiensi ini terjadi untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya kita telah merapatkan juga masalah yang sama bersama Pemerintah Daerah” Pungkas Maston sembari mengakhiri penjelasannya.(Tim)
 

Sumber : Rilis /  Editor : Eri