RCN (Rohil) - Baru-baru ini Penguna media sosial di Kabupaten Rokan hilir di hebohkan oleh isu yang tidak sedap yang di sebabkan oleh adanya salah satu masyarakat yang yang mengeluhkan bahwa dirinya tidak mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan hilir Provinsi Riau.

Hal tersebut terpantau di dalam vidio yang beredar di media sosial yang di unggah oleh akun Facebook @Abdurrab dimana salah seorang ibu-ibu dalam vidio tersebut tengah memegang Kartu AMAN yang menjadi alat peraga politik Pasangan Afrizal-Sulaiman Pilkada Rohil 2020 lalu. Sembari mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan BLT Pemda Program Afrizal Sintong tersebut.

Sementara itu, postingan vidio tersebut dibantah langsung oleh akun Facebook @Nur Hasanah yang mengaku dirinya merupakan anak kandung dari ibu yang didalam vidio dan dalam postingan nya dirinya tidak terima jika orang tuanya dijadikan bahan politik yang menjelekkan Bupati Kabupaten Rokan hilir Afrizal Sintong jelang Pilkada 2024 mendatang.

Di lain kesempatan, terpantau juga akun Facebook @Ari Kastari Kasabi yang dalam postingannya mengaku bahwa dirinya merupakan anak dari seorang Ibu yang bernama Salbiah pada vidio yang sedang viral soal BLT sejumlah 250/Bulan Program Afrizal Sintong tersebut.

Simpang siur soal Bantuan yang membuat gaduh di media sosial tersebut membuat Datuk Penghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas angkat bicara sembari meluruskan informasi-informasi yang menyebabkan kegaduhan tersebut.

" Benar yang ada didalam Vidio tersebut adalah warga kami masyarakat Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas," Ujar Pj Penghulu Panipahan Darat

Lanjutnya lagi menerangkan," Masyarakat yang ada di dalam vidio tersebut tinggal di Jalan Taqwa Kepenghuluan Panipahan Darat bernama SALBIAH dengan NIK 1407065803620001 telah terdaftar datanya di dalam DTKS dan beliau adalah Penerima rutin Bantuan Bansos (BPNT)," Katanya lagi

Untuk di ketahui, Program Kartu AMAN yang di cetuskan oleh Pasangan Afrizal-Sulaiman pada 2020 lalu kini berganti nama menjadi Bantuan Langsung Tunai Pemda Rohil (BLT Pemda) dan telah disalurkan kepada seluruh masyarakat yang telah terdaftar di dalam data DTKS (Data terpadu Kesejahteraan sosial) yang di input oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada tiap-tiap Kepenghuluan/Kelurahan.

Dimana bagi masyarakat yang telah terdaftar di dalam DTKS yang di input oleh PSM pada tiap-tiap Kepenghuluan tersebut merupakan masyarakat dengan kategori Kurang mampu (Pra sejahtera) hanya bisa menerima satu jenis Bantuan yang terdata dalam DTKS baik itu dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah. *Alpin•