Aktivis Riau Dukung Pencabutan PBPH PT. RAPP, Desak Lahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Rcn.com (Pekanbaru) - Sejumlah aktivis dan organisasi lingkungan hidup di Provinsi Riau menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare. Namun, para aktivis menekankan bahwa kebijakan tersebut harus memberikan dampak positif yang nyata bagi daerah, terutama melalui pemulihan ekosistem serta pengembalian hak kelola lahan kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat.
Dukungan tersebut menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 yang diumumkan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Jumat, 20 November 2026 kemarin. Pencabutan izin dilakukan setelah pemerintah menemukan berbagai pelanggaran di areal konsesi, mulai dari kebakaran lahan gambut yang berulang, keberadaan kebun kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, tambang ilegal seluas 541,46 hektare, hingga kerusakan kawasan lindung dan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.
Kali kini datang dari Ketua Umum Kesatuan Mahsiswa Peduli Kebijakan Sosial (KMPKS) Agung Maulana, S.I.Kom. Aktivis asal Kabupaten Pelalawan-Riau, menilai keputusan pemerintah ini memvalidasi berbagai temuan kerusakan lingkungan yang selama ini disuarakan masyarakat sipil dan berbagai aktivis lingkungan.
- Konsisten Perangi Narkoba Kepala Beserta Jajaran LPKA Pekanbaru Lakukan Tes Urine
- Giat Rutin Program Lurah Bagan Punak Bersama Masyarakat
- PEDULIKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI, PEMKAB ROHIL SERAHKAN SANTUNAN BPJS
- Kejaksaan RI Raih 3 Penghargaan Dalam BKN Award Tahun 2023
- Enam Warga Binaan Rutan Dumai Terima Remisi Hari Raya Waisak
Menurutnya, pencabutan izin harus dijalankan dengan dua semangat utama, yakni pemulihan ekologis dan pemulihan hak ruang hidup rakyat.
"Pencabutan izin PT RAPP harus dilakukan selaras dengan upaya penyelesaian konflik agraria dan pemulihan hak masyarakat, terutama masyarakat adat yang selama ini kehilangan akses atas ruang hidupnya. Proses penyelesaian pasca pencabutan wajib dilakukan secara partisipatif dan adil," kata Agung, sapaannya sehari hari, pada Sabtu (21/11/2026) di Pekanbaru.
Pihaknya juga mengingatkan pemerintah agar areal konsesi seluas ratusan ribu hektare yang kini kembali dikuasai negara tidak dialihkan kepada korporasi besar lainnya maupun perusahaan negara. Ia menilai pengalihan kepada korporasi baru justru akan mencederai tujuan pemulihan lingkungan dan kesejahteraan warga daerah.
Agung, juga berharap eks lahan konsesi tersebut dapat dikelola langsung oleh masyarakat desa dan masyarakat adat dengan komoditas pertanian maupun kehutanan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi bagi warga setempat.
"Jangan sampai setelah izin dicabut, justru muncul perusahaan baru yang mengambil alih. Masyarakat harus diberi kesempatan mengelola lahan tersebut dengan tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungan, seperti mangga, durian, atau aren, sehingga berdampak langsung pada ekonomi daerah," tegasnya
Selain mendesak pemberdayaan warga lokal, para aktivis juga meminta Satgas PKH dan Kementerian Kehutanan untuk menindak tegas perusahaan pemegang konsesi lainnya di Riau yang terbukti melanggar aturan serta memastikan PT RAPP tetap menjalankan kewajiban hukum dan tanggung jawab pemulihan lingkungan di wilayah bekas operasinya.***


Tulis Komentar