Rcn.com (Rohil) - Kabupaten Rokan Hilir khususnya Bagansiapiapi adalah salah satu daerah pesisir penghasil ikan.Transportasi laut juga masih banyak dimanfaatkan masyarakat dari dulu dan sampai saat ini masih aktifitas ini berjalan.

"Kita sayangkan di Bagansiapiapi tidak memiliki pelabuhan yang layak untuk dijadikan aktifitas jalur laut, dengan potensi besar tersebut masyarakat masih numpang di pelabuhan pribadi "OLIONG, ". kata Pengurus Pusat DPN  Prabowo Center 08. M. Nizar, SE,MM, Senin (23/06/2025).

Ia menyikapi juga maraknya kegiatan penyelundupan diduga barang illegal dari negara jiran dan lainnya. " Patut kita pertanyakan juga mengapa hal ini lepas dari kontrol pihak Syahbandar Bagansiapiapi, apa kerja kapal patroli yang dimiliki Syahbandar, jangan-jangan diduga jurnal kapal patroli ada yang di rekayasa dalam laporannya, " sebutnya.

Pria yang akrab disapa Akas itu juga menyinggung keberadaan pelabuhan internasional yang dibangun melalui dana APBN puluhan miliar, namun hingga saat ini masih mangkrak.

"Kita ketahui bersama, ada pelabuhan internasional yang di bangun di batu 6 oleh Kementrian Perhubungan Laut,  namun mangkrak pasca kasus korupsi yang menimpa dikegiatan tersebut, dan ini sudah berlangsung lama, yang buat kami heran di duga KSOP Bagansiapiapi melihat kondisi ini ikut diam dan tidak mencoba mengusulkan kembali agar bangunan pelabuhan tersebut dapat di lanjutkan  dengan anggaran baru, untuk peningkatan pembangunan pelabuhan tersebut dengan garapan kedepannya dapat diberdayakan, jangan terlena numpang di pelabuhan pribadi masyarakat, terus dengan kasus seperti ini PNBP nya kemana  ?, " tanya pengurus DPN Prabowo Center 08 Pusat.

Selain itu diduga pihak KSOP Bagansiapiapi kurang peduli dan bahkan mungkin lemah dalam pembinaan terhadap pengusaha galangan kapal kayu (Dok Kapal), yang beroperasi di Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Riau. Padahal produksi Dok Kapal Kayu di Bagansiapiapi sudah berlangsung ratusan tahun dan punya nama sampai manca negara.

"Sikapi kondisi yang ada nanti kita akan surati secara resmi ke Kementrian Perhubungan Laut, terutama ke Inspektur Kementerian untuk dapat turun ke Kabupaten Rokan 
Hilir Provinsi Riau, " tegasnya.(Heri)

Sumber : Wawancara /  Editor : Eri